APTMI mengutamakan kepastian hukum dan keamanan bagi seluruh pihak yang terlibat

Baca regulasi Lihat dokumen

Kami memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil selaras dengan peraturan yang berlaku.

Tally Mandiri merupakan kegiatan menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan secara independen. Tally Mandiri diakui dan diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah.

Aspek Legalitas

  1. UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan diatur pula di UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;,
  2. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
  3. Peraturan menteri perhubungan No. 59 tahun 2021 Tentang Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan,
  4. Peraturan menteri perhubungan No. 12 tahun 2021 tentang standar usaha berbasis risiko bidang Transportasi,
  5. Keputusan menteri perhubungan No. 171 tahun 2022 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait di Perairan

Aspek Standar Kompetensi

  1. Kepmenaker No. 17 tahun 2022, mengatur 11 (sebelas) standar kegiatan jasa Tally Mandiri yaitu mulai kode unit H.52UJT98.001.1 hingga H.52UJT98.011.1yang detailnya ada di lampiran 2 (dua)
  2. Kepmenaker No.104 tahun 2023 tentang Penetapan SKKNI Bidang Usaha Jasa Terkait pengangkutan di perairan, mengatur tambahan 11 (sebelas) standar kegiatan Tally Mandiri, mulai kode unit H.52UJT98.012.1 hingga H.52UJT98.022.1 yang detailnya ada di lampiran 2 (dua)

Regulasi lainnya

  1. UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  2. PP 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
  3. PP 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
  4. Kepmenub 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan
  5. Kepmenub 15 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan
  6. OSS RBA KBLI 52298 Tentang Aktifitas Tally Mandiri (Independent), dilakukan oleh Badan Usaha khusus (single purpose), mencakup usaha menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan pemilik muatan dan atau pengangkut. Termasuk Tally Mandiri di pelabuhan